Panaragan, WartaEtika (Lampung) – Ratusan tenaga kerja sukarela kesehatan Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) melakukan orasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten setempat.
Kehadiran para tenaga kerja sukarela tenaga kesehatan (Nakes) dan Non Nakes di gedung DPRD di Tiyuh/Desa Panaragan, Kecamatan Tulangbawang Tengah tersebut menuntut keadilan kepada Pemkab Tubaba melalui perwakilan rakyat.
Oktariani Kordinator lapangan Nakes Tubaba dalam orasinya mengatakan, kedatangan mereka ke gedung DPRD untuk meminta kepada perwakilan rakyat agar bisa memperhatikan mereka yang sudah bertahun-tahun menjadi ujung tombak di bidang kesehatan.
“Ekstrmnya pandemi Covid19 selama dua tahun kamilah yang menjadi ujung tombak melayani kesehatan untuk masyarakat Tulangbawang Barat,” ucapnya di halaman gedung DPRD setempat, Kamis (10/10/2024).
Edi Anwar, pimpinan rapat lintas fraksi mengatakan, menurutnya Nakes adalah kebutuhan dasar manusia bukan lagi kebutuhan negara.
“Artinya TKS Nakes ini adalah garda terdepan menangani tentang kesehatan. Di setiap rumah sakit atau puskesmas itu sudah pasti honorer Nakeslah yang paling utama berhadapan dengan masyarakat yang sakit, PNS itu adalah di belakang,” cetusnya, saat rapat dengar pendapat di ruang komisi II, dihadapan perwakilan Nakes yang berorasi.
Nopfa, perawat TKS Puskesmas Kartaraharja, Kecamatan Tulangbawang Udik menceritakan kekecewaan mereka di anak tirikan jika dibandingkan dengan tenaga honorer pengajar.
“Jika bicara anggaran daerah, mengapa honorer para pengajar yang sudah ratusan di angkat jadi pegawai P3K. Sementara kami Nakes untuk tahun ini hanya 20 orang saja yang mau keterima dari 252 honorer,” ungkapnya.
Nopfa melanjutkan, jika seluruh honorer mengalami kegelisahan dikarenakan peraturan dari pusat setelah tahun 2024 tidak ada lagi honorer di setiap daerah.
“Dari 252 orang TKS Nakes di Tubaba ini akan di terima hanya 20 orang saja, maka kami yang tidak keterima ini akan di bawa kemana kedepannya,” tanyanya kepada anggota DPRD, Kadis Kesehatan dan Kaban BKPSDM.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setempat Novian Priahutama menjelaskan, dengan penerimaan TKS Nakes 20 orang tersebut karena keterbatasan anggaran pemerintah belanja daerah (APBD) yang di anggarkan oleh Pemerintah Daerah Tubaba yang minim.
“Di Tubaba ini sangat-sangat butuh pegawai kesehatan. Jika semua TKS Nakes ini kiranya bisa di angkat P3K mungkin itu juga harapan kami,” tegasnya.
Novian mengharapkan, untuk semua TKS Nakes untuk mengikuti tes seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) agar terdata di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Jika tidak mengikuti tes seleksi tersebut maka di anggap mengundurkan diri, dan tidak akan masuk database. Karena tidak menutup kemungkinan tahun 2025 ada penerimaan ASN/P3K kembali,” cetusnya.
Yantoni, anggota DPRD Tubaba dari fraksi Gerindra menegaskan, pihaknya akan mengawal perjalanan proses TKS Nakes hingga mendapatkan kesejahteraan.
“Kami DPRD Tubaba akan kawal persoalan ini hingga ada titik terang buat semua TKS Nakes. Apa lagi tadi saya dengar ada yang sudah mengabdi hingga 20 tahun jadi TKS, sangat miris sekali. Jadi, saya berharap kepada pemerintah daerah kabupaten Tulangbawang Barat melalui BKD dan Dinas kesehatan agar prioritaskanlah ujung tombak yang selalu melayani masyarakat baik siang ataupun malam jika ada yang sakit,” terangnya.
Yantoni melanjutkan, jika pada tahun 2025 akan dibahas anggaran terkait slip gajih atau insentif para honorer.
“Nanti digelarnya anggaran APBD murni tahun 2025 akan kami upayakan untuk slip gajih kalian,” tegasnya, yang di Aamiin kan oleh Edi Anwar.
668 total views, 4 views today