BANDAR LAMPUNG, WartaEtika – Isu leadership dan SDM yang berintegritas serta berkualitas menjadi fokus utama dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas” di Gedung Pascasarjana Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Kamis (15/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.
Rektor IIB Darmajaya, RZ. Abdul Aziz, ST., MT., Ph.D., menegaskan bahwa leadership yang kuat dan SDM yang berintegritas merupakan fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Leadership adalah kunci. Pemimpin yang menunjukkan integritas akan menjadi role model bagi seluruh aparatur. Tapi keteladanan saja tidak cukup—harus ada ketegasan terhadap setiap bentuk pelanggaran dan penghargaan atas kinerja tegasnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abdul Aziz menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung keberhasilan RPJMD. “RPJMD bukan hanya soal rencana, tapi juga soal siapa yang menjalankannya. Leadership yang beretika dan SDM yang kapabel akan menjadi benteng utama untuk mencegah korupsi dan memastikan implementasi yang efektif,” jelasnya.
FGD ini menghadirkan dua narasumber utama: Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, dan Guru Besar FISIP Universitas Lampung, Prof. Arizka Warganegara, S.IP., MA., Ph.D. Nani menyampaikan bahwa Lampung masih berada dalam 10 besar provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020. “Ini harus menjadi perhatian serius. Kita memerlukan sistem pengawasan internal yang kuat dan leadership yang mampu menularkan nilai-nilai integritas di seluruh level pemerintahan,” katanya.
Prof. Arizka turut menekankan bahwa birokrasi yang efektif membutuhkan leadership yang adaptif, transparan, kolaboratif, dan inklusif. “Leadership yang membuka ruang partisipasi lintas sektor akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
FGD ini secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Ir. Zainal Abidin, MT, yang hadir mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Dalam sambutannya, Zainal menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan RPJMD Lampung 2025–2029.
Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah tokoh penting seperti Kepala Bappeda Provinsi Lampung Muhammad Aziz Satria Jaya, anggota DPRD Provinsi Lampung Budiman AS, Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Lampung Hi. Ardiansyah (Bang Aca), serta perwakilan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), akademisi, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung.(**)
664 total views, 4 views today