Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, Wartaetika–Pekan Raya Lampung (PRL) 2023 dengan tema “Digitalisasi Perekonomian Menuju Lampung Berjaya” membawa pendekatan yang revolusioner dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Acara prestisius ini direncanakan akan digelar mulai tanggal 6 hingga 21 Oktober, dan berlangsung di PKOR Way Halim, Bandar Lampung. Ketua DPP Apindo Lampung, Ary Meizari Alfian, menjelaskan bahwa PRL 2023 tidak […]

Bandarlampung WE – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional 2023 di Dermaga B Pelabuhan Panjang, Bandarlampung, Senin (18/9/2023). Bertindak sebagai Inspektur Upacara Plt. kepala Kantor KSOP Kelas I Panjang Kol. Mar. Amrul Adriansyah. Membacakan sambutan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Amrul mengatakan hari Perhubungan Nasional Tahun 2023 ini merupakan momentum yang

Bandar Lampung, Warta Etika — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, Pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung dan Penandatanganan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung,

BANDARLAMPUNG, Warta Etika—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tidak hanya berfokus kepada pembangunan fisik saja akan tetapi juga membangun mental spiritual masyarakat. Khusus di bidang keagamaan diantaranya melalui program merawat Indonesia dengan pemberian bantuan hibah untuk rumah ibadah dan lembaga keagamaan, memberikan insentif khusus kepada guru ngaji, Imam masjid, Marbot, Muazin, Khatib

Bandar Lampung, Warta Etika — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menjadi pembina apel gabungan mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, bertempat di lapangan Korpri, Senin (18/09/2023). Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov, menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan landasan hukum yang terkait dengan hak untuk