Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) penanggulangan kemiskinan di Aula Bappeda, Selasa (14/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
FGD tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Rustam Effendi, didampingi Kepala Bappeda Agusrina Syaka, Inspektur Tarmizi, serta Kepala BPS Lampung Timur Zulkifli. Kegiatan ini juga diikuti oleh para kepala OPD terkait serta sejumlah tamu undangan.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah saat membuka kegiatan Melalui Via Zoom Meeting menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan, bukan sekadar pembahasan dalam forum rapat.
Menurutnya, berbagai strategi yang dirumuskan harus benar-benar diimplementasikan agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Jangan hanya diulang-ulang rapatnya. Strategi boleh saja sama atau berbeda setiap tahun, tetapi jangan sekadar menyalin program lama. Harus ada inovasi dan terobosan,” tegas Ela.
Ia menjelaskan, meskipun angka kemiskinan di Lampung Timur mengalami penurunan sebesar 1,04 persen, posisi daerah tersebut masih tergolong tinggi di tingkat Provinsi Lampung. Kondisi ini, kata dia, menjadi tantangan serius yang memerlukan kerja bersama seluruh pihak.
Bupati juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan detail hingga tingkat keluarga. Ia meminta jajaran pemerintah daerah untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi riil masyarakat.
“Cek langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari gizi, sanitasi hingga kebutuhan dasar lainnya. Jangan hanya melihat data di atas kertas, tetapi pastikan kondisi sebenarnya di lapangan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ela juga mengarahkan agar penanganan kemiskinan difokuskan pada wilayah yang memiliki angka kemiskinan relatif tinggi, di antaranya Kecamatan Labuhan Maringgai, Sukadana, Jabung, Sekampung Udik, dan Melinting.
Selain itu, ia mendorong dilakukan pemetaan kondisi masyarakat secara lebih detail hingga tingkat dusun dengan pendekatan yang sederhana namun efektif.
“Kalau perlu kumpulkan masyarakat secara sederhana, tidak harus formal. Duduk bersama untuk memetakan kebutuhan mereka. Dari situ kita bisa melihat pola dan menemukan solusi yang tepat,” tambahnya.
Ela juga menyoroti pentingnya sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan validitas data sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
Dalam jangka panjang, Bupati menekankan bahwa desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Program pembangunan daerah, menurutnya, perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi sektor pertanian dan perikanan melalui pendekatan klaster ekonomi.
“Kita harus punya strategi yang berbeda. Lampung Timur memiliki karakter tersendiri. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal,” tandasnya.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam menekan angka kemiskinan secara signifikan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
(**).
4,783 total views, 8 views today